Mengapa saya tidak memilih Prabowo

28 June 2014 at 20:42 | Posted in Uncategorized | 2 Comments

Sebenarnya agak segan menulis hal seperti ini, bahkan saat ini saya cuti dulu dari FB sampai pilpres selesai. Kampanye dan saling serang sudah begitu parahnya sehingga kedua pihak sudah seperti suporter fanatik sepakbola yang berantem tanpa alasan jelas. Lalu kenapa saya masih tulis disini? Blog adalah catatan pemikiran yang akan dapat dibaca dalam jangka panjang (terutama via situs seperti webarchive). Anak dan cucu bahkan cicit saya mudah-mudahan akan membaca posting ini 10-50 tahun ke depan. Mempelajari masa lalu penting agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Saya juga bukan pendukung Jokowi, menurut saya dia belum siap untuk sekarang, masih terlalu dini. Tapi mungkin dia satu-satunya yang bisa menjadi lawan tangguh bagi Prabowo untuk saat ini.

Kembali ke judul, jadi kenapa saya tidak memilih Prabowo?  Jawabannya satu: karena dia terlibat dalam penculikan aktivis di tahun 98.  Ada dua hal yang selanjutnya perlu dibahas, apa ini benar?  kedua, kenapa ini jadi penting, bahkan lebih penting dari isu-isu lain?

Saya tidak mau berspekulasi untuk hal yang lain (kerusuhan/kudeta dst), kasus di kisaran 98 masih simpang siur. Mungkin nanti akan seperti G30S/PKI yang mulai cerah 40 tahun setelah kejadian, saat para pemainnya intinya sudah mau menulis memoar.  Saya hanya melihat fakta penculikan yang melibatkan 9 aktivis (yang kembali hidup). Ini sudah diputuskan oleh DKP dan juga sudah didiakui oleh Prabowo (http://www.tempo.co/read/news/2013/10/28/078525234/Pernah-Diculik-Pius-Prabowo-Tak-Bersalah).  Tentang perbedaan versi bahwa ini atas perintah atasan (versi Prabowo) atau karena inisiatif sendiri (versi DKP) dan nasib 13 orang hilang lain, untuk saat ini tidak bisa dipastikan versi mana yang benar.

Nah sekarang  kenapa ini penting?

Karena kalau dengan alasan “keamanan”, “keselamatan bangsa”, “demi orang banyak” semua cara bisa dihalalkan, artinya sudah tidak ada batas lagi .  Bayangkan seperti bermain bola tanpa batasan, tanpa wasit,  orang boleh menjegal, memukul, menusuk, mencekik dst, sehingga hukum rimbalah yang berlaku. Ini yang berlaku saat Orde Baru. Polisi, jaksa dan hakim lemah,  legislatif tidak berfungsi. Semua kekuasaan dipusatkan di satu tangan: Pak Harto.  Dampaknya juga terasa pada kebijakan-kebijakan lain, termasuk kebijakan ekonomi, bahkan agama (kebijakan satu azas, larangan berjilbab di sekolah)

Seperti halnya Tiongkok, Singapura dan Malaysia, model diktator  ada manfaatnya. Negara bisa stabil, kebijakan bisa cepat dieksekusi tanpa banyak pertentangan.  Tapi ini juga menyimpan bom waktu. Contohnya  bisa dilihat Uni Soviet, Irak dan Mesir ( Tiongkok menurut saya akan mengalami hal yang sama nanti). Masalah korupsi di Indonesia juga bukan terjadi semalam, tapi dipupuk selama puluhan tahun. Bahkan setelah 16 tahun setelah reformasipun, sektor hukum dan legislatif kita juga masih lemah. Sudah ada perbaikan, tapi lambat ibarat orang yang dipasung berpuluh-puluh tahun dan baru belajar berjalan. Beruntung Pak Harto (seperti halnya Sukarno) bijak untuk mundur baik-baik tanpa menimbulkan perang saudara.

Tentu Suharto berbeda dengan Prabowo. Suharto naik menjadi presiden saat masih berumur 45 dan Indonesia di tahun 1966 dalam kondisi kacau. Suharto juga ahli strategi yang dengan jenius dan sabar pelan-pelan memusatkan kekuasaan di tanganya. Prabowo kalaupun jadi presiden sudah berumur 62 dan Indonesia di 2014 dalam kondisi baik. Kita juga sudah 16 tahun melewati reformasi sehingga akan sulit mencabut hal-hal seperti kebebasan pers.  Tapi, tetap saja ini resiko yang tidak sepadan. Kita sudah mulai bisa berjalan walaupun masih tertatih-tatih, saya yakin sebentar lagi kita bisa berlari (sebentar dalam usia negara, kira-kira 20thn lagi). Jangan buat kita jadi merangkak lagi.

 

Update 21 Juli pasca pemilu:

Perkiraan saya benar mengenai menghalalkan segala cara, dimulai dengan membuat quick count abal-abal tandingan, lalu minta KPU mengundurkan waktu pengumuman, mengancam akan mempidanakan KPU, sampai dengan minta hitung suara ulang (anehnya tidak protes kecurangan langsung setelah pencoblosan). Ini hal yang baru dalam pilpres, biasanya yang tidak setuju akan melewati mekanisme pengumuman KPU dan menggugat via MK.  Sangat mengerikan menurut saya, bahkan sebelum KPU mengumumkanpun sudah mulai dicoba digoyang.  Bayangkan kalau Prabowo jadi presiden dan menghadapi pemilu 2019 sebagai incumbent, apa saja yang akan dilakukan olehnya?

Update 22 Juli:
Prabowo “menarik diri dari proses” dan mengatakan proses pilpres cacat. Bukan hasil tapi keseluruhan proses! Banyak orang dibuat bengong, bahkan sampai Hatta-pun menjaga jarak. Ini sesuatu yang baru terjadi lagi dalam sejarah piplres, kalah W.O. (walk out)?

2 Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. bagaimana dengan pertimbangan “siapa para pendukung masing-masing pihak” menurut Bapak?

    • maksudnya orang atau partai koalisi pendukung? Kalau dari sisi orang, memang di kubu JKW juga ada yang punya track record meragukan seperti Wiranto dan Hendropriyono. Tapi, mereka bukan capres, jadi dampaknya tidak akan sebesar kalau prabowo jadi presiden.

      Kalau dari sisi partai koaliasi pendukung, dari pengamatan saya Prabowo dengan Gerindranya sangat mendominasi. Apapun kata prabowo semuanya tunduk. Saya tidak yakin nantinya partai2 tsb bakal punya peranan besar.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: