Baru mau ngomel tentang pemblokiran youtube dst, eh keburu dibuka. Bagus untuk depkominfo yang cepat sadar. Kalau saya jadi menteri depkominfo, sudah saya pecat staf yang merekomendasikan langkah pemblokiran ini. Menteri boleh jadi tidak mengetahui secara detil cara kerja internet, tapi harusnya punya staf yang benar-benar ahli untuk hal ini. Saya tidak perlu bahas lagi kenapa langkah blokir ini adalah blunder yang fatal, sudah jelas sekali dan sudah banyak dibahas.
Sebaiknya depkominfo fokus pada prioritas pertama: menyediakan akses internet seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat. Ini memang sulit dan butuh perjuangan panjang. Berapa persen sih masyakarat kita yang memiliki akses internet? dari sekian persen tersebut, berapa yang punya akses broadband? Angka-angka ini harusnya ditulis sebesar gajah lalu ditempel di pintu masuk depkominfo dan ditempel di setiap meja kerja.
Mengenai film yang kontroversi ini, solusinya ya buat film tandingan yang mengklarifikasi. Film ini mencomot ayat-ayat tanpa melihat konteksnya, jadi tinggal buat film yang menjelaskan. Hanya beberapa saat setelah heboh film ini, saya langsung melihat koran barat yang mengundang ahli agama Islam untuk mengomentari dan mengklarifikasi setiap ayat. Media asing saja bisa, apalagi kita? Dengan resource yang ada di Indonesia, saya pikir cukup 1-3 hari untuk membuat film tandingan, dan tidak butuh anggaran besar. Kemudian undang blogger, tulis di forum-forum online untuk menyebarkan fim tandingan ini secara viral. Solusi yang mudah, murah dan elegan.
Blog Yudi Wibisono 
Well….
Pemerentah kan perlu melakukeun aksi untuk meredam gejolak didalem, boss…
Permasalahannya kan sebenernya ndak sesepele ituh….
Akhirnya dibukak jugak kan…???
Namanya jugak mesti njaga keutuhan bangsa nyang ingsinya bermacem-macem ini…. 😉
Gejolak di dalam mana nih? di dalam depkominfo? 😉
Dari yang saya lihat di berita sepertinya masyarakat muslim baik di Indonesia maupun di luar negeri sekarang tidak mudah lagi terpancing dengan hal seperti ini.
Justru langkah pemblokiran membuat film ini jadi makin ramai dan lama dibicarakan (dan makin dicari), satu kesalahan lagi deh.
Namanya juga pegawai negeri, Mas.
ada yang bilang barang reject. Yang bagus-bagusnya pada di swasta
@bidudbinun:
🙂 saya juga PNS mas, tapi IMO saya bukan barang reject, karena sebelum masuk PNS ada beberapa tawaran yang dari sisi finansial jauh lebih lumayan. Jadi ya tergantung individunya juga.
Setahu saya, dibawah mentri seperti staf ahli, tidak harus PNS.
pak, saya punya saran ni,
gimana kalau depkominfo buat aplikasi pemblokiran situs porno dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Ya, kalau depkominfo berperang sendiri pasti kalah pak.
Terkadang masyarakat lebih tahu banyak alamat- alamat situs porno dan memiliki motivasi untuk membantu.